Sejumlah Penyedia Konsumsi Pekerja Proyek Sekolah Rakyat Sinjai Tagih Kejelasan Pembayaran, Tunggakan Capai Puluhan Juta

Proyek pembangunan Sekolah Rakyat program Presiden Prabowo Subianto anggaran Rp245 miliar di Lingkungan Tanassang, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. (Foto: AK/doc)
banner 120x600

SINJAI, PERMATANEWS | Sejumlah pelaku UMKM di sekitar proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah akibat dugaan tunggakan pembayaran konsumsi pekerja proyek yang hingga kini belum diselesaikan.

Para pemilik warung makan dan kios mengaku sebelumnya diajak bekerja sama oleh sejumlah mandor proyek untuk menyediakan makanan dan kebutuhan harian bagi ratusan pekerja.

Pada awal kerja sama, pembayaran disebut berjalan lancar. Namun, memasuki beberapa bulan pengerjaan proyek, pembayaran mulai tersendat hingga akhirnya menunggak.

Akibatnya, sejumlah pelaku usaha kecil mengaku mengalami kesulitan modal bahkan terpaksa menghentikan penyediaan konsumsi bagi pekerja proyek.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Sudah tidak sanggup lagi lanjut karena modal habis,” kata Nurlinda (48), salah seorang pemilik warung makan di Jalan Bulumayurrung, Senin (11/5/2026).

Nurlinda mengaku masih menunggu pembayaran sebesar Rp14.170.000 dari salah seorang mandor proyek bernama Tomo.

Menurut dia, total tagihan awal mencapai Rp28.170.000. Sebelum mudik Lebaran Idulfitri ke Pulau Jawa, mandor tersebut disebut sempat membayar Rp13 juta. Setelah itu, penjamin pembayaran kembali menyerahkan Rp1 juta.

“Sudah berulang kali kami menghubungi yang bersangkutan dan penjaminnya, namun sampai sekarang tidak pernah direspons,” ujarnya sambil menunjukkan buku catatan tagihan kepada wartawan.

Keluhan serupa disampaikan Marlina (43), pemilik usaha katering di kawasan Tanassang yang lokasinya tidak jauh dari proyek pembangunan Sekolah Rakyat.

Ia mengaku mengalami kerugian lebih besar setelah melayani permintaan konsumsi pekerja dalam jumlah banyak selama proyek berlangsung.

Marlina menyebut mandor bernama Tomo sempat membayar sebagian utang sebelum pulang kampung. Namun, sisa pembayaran hingga kini belum juga diterima.

“Dia sudah bayar sekitar Rp22,5 juta sebelum mudik. Sisanya Rp20.484.000, katanya mau ditransfer, tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” ungkap Marlina.

Ia juga menyebut ada seseorang berinisial “A” yang ikut menjadi penjamin pembayaran. Bahkan, proses penjaminan itu disebut disaksikan aparat setempat dan petugas keamanan proyek.

“Waktu itu disaksikan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan security proyek. Sampai sekarang dia juga masih punya utang sama saya,” katanya.

Menurut Marlina, seluruh transaksi telah dicatat dalam pembukuan dan diperkuat surat pernyataan kesepakatan pembayaran.

Kasus serupa juga dialami Sinar (42), pemilik kios di sekitar area proyek, tepatnya di samping Gedung DPRD Sinjai.

Ia mengaku masih menunggu pembayaran sekitar Rp4,7 juta dari salah seorang mandor proyek.

“Awalnya rutin bayar. Tapi setelah itu sudah tidak ada kejelasan. Saya hubungi lewat WhatsApp juga tidak pernah dibalas. Katanya sudah kembali ke Jawa,” ujar Sinar.

Sinar mengatakan tunggakan tersebut berasal dari kebutuhan pekerja seperti rokok, mi instan, dan minuman yang sebelumnya rutin dibeli di kios miliknya.

Para pelaku usaha berharap ada tanggung jawab dan penyelesaian atas dugaan tunggakan tersebut karena dinilai sangat berdampak terhadap keberlangsungan usaha kecil mereka.

Sementara itu, pihak penjamin berinisial A kepada media ini mengaku terus mencoba menjalin komunikasi kepada mandor Tomo maupun pihak keuangan proyek pembangunan Sekolah Rakyat Sinjai untuk menyelesaikan tunggakan sisa pembanyaran tersebut

Diketahui, proyek pembangunan Sekolah Rakyat itu berada di Lingkungan Tanassang, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Proyek yang merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto tersebut memiliki nilai anggaran mencapai Rp245 miliar dan dikerjakan oleh PT Nindya Karya KSO bersama PT Bumi Perkasa Sidenreng dengan melibatkan ratusan pekerja lokal maupun luar Sulawesi Selatan.