TAKALAR, PERMATANEWS | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (Dinkes) Sinjai, dr. Emmy Kartahara Malik, menugaskan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Hj. Hamsiah, untuk mendampingi rombongan Komisi I DPRD Sinjai dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Takalar.
Penugasan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Dinkes terhadap upaya DPRD Sinjai dalam mempelajari berbagai strategi percepatan penurunan angka stunting yang diterapkan di Kabupaten Takalar.
dr. Emmy menegaskan bahwa upaya penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah bersama DPRD serta pemangku kepentingan lainnya sangat penting agar program percepatan penurunan stunting dapat berjalan secara terintegrasi.
“Melalui kunjungan ini kami berharap dapat memperoleh referensi dan pembelajaran dari daerah lain, sehingga program penurunan stunting di Kabupaten Sinjai bisa semakin efektif,” ujarnya.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor DP3A2KB Kabupaten Takalar tersebut juga menjadi forum diskusi antara DPRD Sinjai dan jajaran pemerintah setempat mengenai berbagai program percepatan penurunan stunting yang telah berjalan.
Ketua Komisi I DPRD Sinjai, Sutomo yang memimpin kunjungan kerja ini menegaskan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
“Melalui kunjungan ini kami ingin memastikan bahwa program penanganan stunting di Sinjai dapat terus diperkuat dengan kebijakan yang tepat serta dukungan lintas sektor,” kata Sutomo, didampingi anggotanya Andi Rusmiati Rustham, Ardiansyah Haris, H. Muh. Darwis, dan Iqramulyo Nugroho.
Selain itu, hadir mendampingi dari Bappeda, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) Sinjai.
Dalam diskusi tersebut, rombongan DPRD Sinjai juga memperoleh informasi mengenai strategi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam menekan angka stunting.
Salah satunya melalui program Sistem Bapak Asuh, di mana Bupati dan Wakil Bupati bersama unsur Forkopimda, OPD, BUMN, hingga BUMD turut terlibat langsung melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting.***
