SINJAI, PERMATANEWS | Kepedulian terhadap warga kurang mampu kembali ditunjukkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, dr. Emmy Kartahara Malik.
Kali ini ia bergerak cepat menindaklanjuti laporan adanya warga sakit yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena kepesertaan BPJS-nya ditangguhkan.
Laporan tersebut diterima di tengah bulan suci Ramadan, saat masyarakat sedang menjalankan ibadah puasa.
Menanggapi hal itu, jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Sinjai langsung berkoordinasi dengan pihak puskesmas dan rumah sakit agar pasien tetap memperoleh pelayanan medis.
“Kami tidak ingin ada warga yang tertunda pengobatannya hanya karena persoalan administrasi. Begitu ada laporan, kami langsung berkoordinasi agar pasien tetap bisa ditangani,” ujar dr. Emmy, Kamis (12/3/2026).
Selain memastikan pasien mendapatkan pelayanan, Dinkes juga menelusuri penyebab penangguhan kepesertaan BPJS tersebut.
Pemerintah daerah akan berupaya mencarikan solusi agar pasien tetap terlindungi melalui skema jaminan kesehatan yang tersedia.
Langkah cepat ini mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap kondisi warga yang membutuhkan pertolongan, terlebih di bulan Ramadan yang sarat dengan nilai kemanusiaan dan kebersamaan.
Sebelumnya, kondisi memprihatinkan dialami keluarga Ahmad, warga Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Istrinya, Sunarti (48), telah empat tahun terbaring lumpuh akibat stroke.
Kesulitan ekonomi membuat keluarga ini tidak mampu membiayai pengobatan yang layak bagi Sunarti.
Kondisi tersebut diperparah dengan kepesertaan BPJS Kesehatan yang menunggak sehingga akses mereka terhadap layanan kesehatan menjadi terhambat.
Ironisnya, Sunarti juga belum pernah tersentuh bantuan sosial pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
Hal itu diduga akibat kendala administrasi, karena dalam data kependudukan ia masih tercatat memiliki rumah pribadi, padahal aset tersebut telah dijual tujuh tahun lalu untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Saat ini keluarga Ahmad hanya bisa menumpang tinggal di rumah kerabat di Kelurahan Bongki dengan kondisi ekonomi yang semakin terhimpit.
Dampak dari kesulitan ekonomi ini juga dirasakan anak mereka. Putra Sunarti terpaksa berhenti sekolah karena keterbatasan biaya dan kini harus bekerja membantu keluarga agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi.
Kerabat keluarga, Nining Sri Mahyuni, mengungkapkan bahwa Sunarti terjebak dalam persoalan birokrasi akibat data kepemilikan rumah yang belum diperbarui, sehingga menyulitkan akses terhadap berbagai bantuan sosial.
Kini, keluarga berharap adanya perhatian dan bantuan dari pemerintah agar Sunarti dapat kembali memperoleh pelayanan kesehatan yang layak serta keluar dari kesulitan yang selama ini mereka hadapi.***
