Lewat Rembuk Aksi, Kepala OPD Serius Atasi Stunting di Sinjai

Para Kepala OPD Lingkup Pemkab Sinjai melakukan penandatanganan komitmen menurunkan Stunting di Kabupaten Sinjai. (foto: ist)
banner 120x600

PERMATANEWS | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penandatanganan komitmen bersama dalam penurunan Stunting di Bumi Panrita Kitta’ julukan daerah Kabupaten Sinjai.

Selain OPD, penandatanganan komitmen bersama juga dilakukan oleh pihak lainnya yang terlibat dalam penanganan konvergensi penanganan Stunting di Kabupaten Sinjai, mulai dari Camat, Kepala Desa dan Lurah, lembaga serta pihak lainnya.

Penandatanganan tersebut digelar di acara Rembuk Aksi Percepatan Penurunan Stunting 2024 yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sinjai di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Kamis (27/6/2024).

OPD yang melakukan penandatanganan komitmen ini diantaranya Dinas Pendidikan, Bappeda, DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, PUPR, Kominfo dan Persandian, Disperkimtan, PMD, Ketahanan Pangan, DTPHP, Perikanan, DPKH, DLHK, Dinsos serta manejemen RSUD Sinjai.

Pj Bupati Sinjai yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Sinjai, A Ilham Abubakar menegaskan bahwa Stunting menjadi salah satu prioritas pencanangan pembangunan nasional yang telah dimulai sejak 2021 lalu.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mencegah dan mengatasi masalah stunting kata dia, diperlukan langkah-langkah strategis yang efektif dan efisien sebagai upaya mencegah kasus baru dan dibutuhkan upaya extra yang melibatkan kerja keras, kerja cerdas dan kerja kolaboratif dari semua pihak.

Selain itu, dibutuhkan pendampingan dan intervensi yang intensif secara konvergen, holistik integratif dan berkualitas dengan focus kepada sasaran calon pengantin, ibu hamil dan bayi balita yang berisiko atau berpotensi melahirkan Stunting baru.

Yang tak kalah penting adalah kualitas data. Perbaikan data Stunting yang akan menjadi rujukan untuk perencanaan monitoring dan evaluasi intervensi Stunting hendaknya dilakukan dengan memperhatikan validitas dan akurasi data.

Untuk itu ia meminta kolaborasi dalam intervensi dapat berjalan antar sektor, yakni sektor kesehatan dan non kesehatan, karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh dukungan kolaborasi antar sektor ini.

“Melalui Rembuk Stunting ini saya harap masing-masing stakeholder dapat mengambil perannya masing-masing untuk bekerjasama melakukan percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Sinjai. Kemitraan dan sinergitas antar seluruh pemangku kepentingan harus terus dikuatkan untuk mewujudkan Sinjai bebas Stunting,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sinjai Haerani Dahlan menuturkan, Rembuk Aksi penurunan Stunting bertujuan menyampaikan hasil analisis situasi kegiatan intervensi yang telah dilakukan.

“Kegiatan kita ini untuk membangun komitmen publik bahwa Stunting merupakan tanggung jawab bersama dan harus ditangani secara kolaboratif,” jelasnya.

Kegiatan ini menghadirkan Andi Irfanji sebagai pemateri dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulsel melalui aplikasi zoom.

Kemudian diakhiri dengan pengukuhan remaja Stunting Kabupaten Sinjai, yang merupakan perwakilan dari Duta Gender dan Duta Anak Kabupaten Sinjai.

Turut hadir para Camat, Kepala KUA, kepala Puskesmas, serta kepala desa dan Kelurahan lokus penanganan Stunting 2023.***

Editor: Tim Redaksi