SINJAI, PERMATANEWS | Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sinjai masih menyisakan pekerjaan besar. Sebanyak 103.831 pekerja tercatat belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
Kondisi tersebut terungkap saat Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, menerima audiensi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sinjai, Erna Nur Iksana, di Ruang Kerja Bupati Sinjai, Senin (31/8/2026).
Dalam pertemuan itu, Erna memaparkan perkembangan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus upaya memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja di Kabupaten Sinjai.
Erna mengungkapkan, universal coverage BPJS Ketenagakerjaan di Sinjai saat ini baru mencapai 29,46 persen, sementara target yang harus dicapai berada di angka 76 persen.
Dari capaian tersebut, sebanyak 43.373 pekerja dari berbagai segmen telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun, jumlah pekerja yang belum terlindungi masih jauh lebih besar, yakni 103.831 orang.
“Masih ada 103.831 pekerja yang belum terlindungi dan menjadi sasaran perluasan kepesertaan,” ujar Erna.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan masih terbuka ruang yang sangat besar untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sinjai. Karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan terus diperkuat.
Erna juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Sinjai terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. Dukungan Bupati Ratnawati Arif, kata dia, bahkan telah diberikan sejak sebelum menjabat sebagai kepala daerah.
Peran pemerintah daerah dinilai cukup besar dalam mendorong peningkatan cakupan kepesertaan. Hal itu terlihat dari telah terlindunginya sejumlah kelompok pekerja di lingkungan pemerintahan, termasuk PPPK Paruh Waktu, PPPK, perangkat desa, hingga pekerja pemerintahan desa.
“Dari pemerintah desa, seluruh pemerintah desa itu terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, bahkan sampai jaminan pensiun untuk perangkat desa. Jadi memang cukup besar peran pemerintah daerah terhadap peningkatan universal coverage di Sinjai ini,” jelasnya.
Meski demikian, BPJS Ketenagakerjaan menilai perlu ada langkah yang lebih luas untuk menjangkau pekerja di luar lingkup pemerintahan. Salah satunya dengan memperkuat sosialisasi yang melibatkan langsung kepala daerah.
Erna berharap pesan Bupati Sinjai dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk menyadari pentingnya perlindungan jaminan sosial dan mendaftarkan diri secara mandiri.
“Harapannya dengan kepala daerah langsung menginstruksikan kepada seluruh masyarakat, bisa membantu meningkatkan universal coverage dengan kesadaran sendiri dari masyarakat,” ujarnya.
Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif menyambut baik upaya tersebut. Ia menegaskan bahwa perlindungan pekerja membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan agar semakin banyak masyarakat memperoleh jaminan sosial.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Bupati Ratnawati turut membuat video sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada masyarakat Sinjai.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kampanye perlindungan jaminan sosial sekaligus mendorong pekerja yang belum terdaftar untuk segera menjadi peserta.
Dengan target universal coverage sebesar 76 persen dan capaian baru 29,46 persen, Pemkab Sinjai bersama BPJS Ketenagakerjaan masih memiliki tantangan besar untuk memperluas perlindungan kepada 103.831 pekerja yang saat ini belum terlindungi.***
