Reses Golkar Sinjai: Andi Rusmiati Janji Kawal Aspirasi Warga hingga Tuntas

Anggota DPRD Sinjai dari Fraksi Partai Golkar, Andi Rusmiati Rustham menggelar Reses Masa Sidang III Tahun Anggaran 2025. (foto: Isma/doc)
banner 120x600

SINJAI, PERMATANEWS | Anggota DPRD Sinjai dari Fraksi Partai Golkar, Andi Rusmiati Rustham, kembali turun ke lapangan menyerap aspirasi warga.

Kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun Anggaran 2025 itu digelar di halaman Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Sinjai, Jalan Abdul Latief, Jumat (17/10/2025).

Ratusan warga dari Kecamatan Sinjai Utara, Bulupoddo, dan Pulau Sembilan memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan keluhan mereka.

Sorotan utama datang dari infrastruktur dan pelayanan dasar yang dinilai masih minim.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Warga Bulupoddo meminta pembangunan Puskesmas baru serta perbaikan jalan poros dari Desa Duampanuae ke Tompobulu yang sudah rusak berat.

Dari Sinjai Utara, aspirasi serupa juga muncul, mereka ingin fasilitas kesehatan ditambah agar layanan medis lebih mudah dijangkau.

Sementara dari Pulau Sembilan, masalah klasik belum juga tuntas: jaringan listrik yang belum merata dan air bersih yang masih jadi barang langka.

Menanggapi hal itu, Andi Rusmiati menegaskan akan memperjuangkan semua aspirasi warga melalui jalur koordinasi lintas instansi.

“Jalan dan Puskesmas akan kami dorong lewat dinas terkait, sementara persoalan listrik dan air bersih akan kami sampaikan langsung ke PLN dan PDAM,” ujarnya.

Tak hanya bicara infrastruktur, legislator Golkar ini juga menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan desa.

Ia mendorong pelatihan keterampilan seperti pembuatan kue dan kerajinan tangan agar kaum perempuan bisa mandiri secara ekonomi.

“Perempuan punya potensi besar menopang ekonomi keluarga. Kita ingin pelatihan semacam ini lebih merata dan berdampak langsung,” tambahnya.

Reses ini menjadi ajang penting bagi Andi Rusmiati untuk mendengar langsung denyut persoalan masyarakat, sekaligus memperkuat perannya sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah daerah.***