PERMATANEWS | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Bidang Korsup kembali meluncurkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025, Rabu (5/3/2025).
Peluncuran MCP ini dibuka Ketua KPK, Setyo Budiyanto dan disaksikan sejumlah pemerintah daerah, termasuk Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif, yang didampingi wakilnya Andi Mahyanto Mazda.
Turut hadir Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asapa, Inspektur Inspektorat Sinjai dan sejumlah pihak terkait via virtual, di Command Center Rumah Jabatan Bupati Sinjai.
Peluncuran indikator MCP dilakukan untuk memperkuat komitmen pencegahan korupsi di tingkat daerah, sekaligus momentum penyampaian urgensi penguatan pengendalian kecurangan yang rentan terjadi dalam tata kelola Pemda.
Selain itu, peluncuran yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi ini juga dilakukan sebagai tanda akan pentingnya pemberantasan korupsi untuk mengoptimalkan progres pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Setyo Budiyanto memberikan arahan terkait konteks pencegahan yang cukup kompleks.
Ia juga berpesan bahwa bentuk pencegahan korupsi paling efektif adalah dengan menindaki pelaku.
“Pencegahan paling efektif itu adalah penindakan. Karena pemberantasan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum namun pencegahan di segala sektor. Harus ada monitoring, controlling, surveilance, dan prevention,” jelasnya.
Sementara Hj. Ratnawati Arif berharap, peluncuran indikator MCP ini dapat memberikan dorongan yang signifikan dalam upaya pencegahan korupsi ditingkat daerah, khususnya di Kabupaten Sinjai.
Menurutnya, hal ini merupakan langkah penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.
“Semoga peluncuran ini memberikan dorongan signifikan dalam pencegahan korupsi di Sinjai,” bebernya.
Adapun narasumber yang hadir mengisi kegiatan tersebut, yakni Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana yang memaparkan terkait pendidikan antikorupsi
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, Edy Suryanto yang membahas pencegahan korupsi pada perencanaan dan penggunaan anggaran daerah.
Diketahui, ada delapan fokus area pencegahan korupsi tahun ini diantaranya perencanaan, penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan BMD, optimalisasi pendapatan, dan penguatan APIP.
Peluncuran ini juga menandakan dimulainya progres pengisian dokumen pencegahan korupsi di 540 pemerintah daerah yang menjadi mitra KPK, Kemendagri, dan BPKP.***
