KENDARI, PERMATANEWS | Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif menghadiri Gala Dinner Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) Tahun 2025 yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (26/8/2025).
Acara ini merupakan bagian penting dari rangkaian Rakornas PHD yang berlangsung selama tiga hari, mulai dari 26 hingga 28 Agustus 2025.
Rakornas ini mempertemukan para kepala daerah, pejabat legislatif, serta sejumlah perwakilan menteri untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun regulasi yang kokoh sebagai landasan pembangunan.
Turut hadir dalam acara ini sejumlah pejabat tinggi negara, seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), serta beberapa menteri teknis lainnya.
Kehadiran para menteri menunjukkan betapa pentingnya produk hukum daerah (PHD) dalam menjamin keberhasilan pembangunan nasional yang berkeadilan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Ratnawati menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya Rakornas ini.
“Saya kira, dengan adanya Rakornas inilah yang bisa menjadi momentum untuk menyatukan persepsi dan pemahaman bersama, baik antara pemerintah pusat maupun daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya selaras dengan regulasi nasional, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat di daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, forum ini juga menjadi ajang evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai.
“Ini juga menjadi bahan evaluasi, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Sinjai dapat semakin optimal dalam menyusun produk hukum daerah. Namun semua itu tentu harus tetap memperhatikan kondisi serta kebutuhan masyarakat lokal,” tegasnya, didampingi Ketua DPRD, Andi Jusman.
Gala Dinner berlangsung dalam suasana penuh keakraban, menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk bersilaturahmi dan berdiskusi secara informal mengenai tantangan dalam menyusun produk hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Kehadiran para menteri semakin menambah bobot acara, memberikan kesempatan bagi para kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi dan harapan terkait kebijakan hukum yang lebih berpihak pada masyarakat.
Selain jamuan makan malam, acara juga dirangkaikan dengan pertunjukan seni budaya khas Sulawesi Tenggara yang mencerminkan kekayaan tradisi lokal.
Melalui kehadiran Bupati Sinjai pada Rakornas PHD 2025, Pemkab Sinjai diharapkan dapat semakin optimal dalam menyusun produk hukum daerah yang selaras dengan kebijakan nasional, namun tetap memperhatikan kondisi serta kebutuhan lokal masyarakat Sinjai.
Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi juga mampu menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.***
